Kejari Tinjau 6 Pekerjaan 2021 Yang Belum Tuntas

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman mengatakan, jangan sampai Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) terganggu karena proyek tidak selesai, Selasa.

Oleh karena itu, pihak Kejari dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kuansing turun langsung meninjau 6 proyek yang belum selesai itu, diperkirakan baru berkisar 60 persen pekerjaan dikerjakan oleh perusahaan.

Baca juga: Pemerintah Jamin Kepastian Hukum untuk Investor di Indonesia

"Karena belum tuntas, dengan tegas, pekerjaan harus rampung 50 hari kedepan, " kata Kajari Hadiman.

Yakni, pekerjaan renovasi fasilitas lapangan Limuno Teluk Kuantan, venue cabang olah raga dayung Kebun Nopi, stadion utama sport centre, Gor A dan B, dan Lapangan Tenis. 

Baca juga: SA Institut Beri Apresiasi Kejaksaan Agung Progresif Bongkar Skandal Migor

Dilapangan, tim langsung menemui konsultan proyek di beberapa lokasi pembangunan. Agar memanfaatkan waktu sebaik - baiknya untuk proses penyelesaian kegiatan.

Selain itu, meminta agar semua yang terkait untuk melaporkan progres pengerjaan setiap minggunya. 

Baca juga: Jaksa Agung Burhanuddin Beri Empat Pesan untuk Jajaran Kejati Kalbar

"Tujuannya, untuk pembuktian laporan tertulis antara pihak rekanan dan konsultan dengan KPA dan PPK, " tegasnya.

Sebab, sebagai pihak pendamping, Kejaksaan tidak mau ikut kecolongan dengan mengandalkan laporan saja. Untuk itu, perlu dilakukan pengecekan langsung untuk melihat hasil sebenarnya.

Baca juga: Jampidsus Laporkan Perkembangan Perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Sawit

Lebih lanjut Hadiman menegaskan, jika 50 hari ke depan ditemukan juga pekerjaan asal jadi dan tidak sesuai dengan kontrak. Maka, semua pihak terkait, akan diperiksa dan apabila sudah terlanjur dibayarkan ternyata pekerjaan itu tidak sesuai spesifikasi teknis maka itu dihitung sebagai kerugian negara nya.

Tidak hanya itu, dihadapan konsultan dan pihak Disdikpora, Hadiman juga mengingatkan, pihaknya tidak akan mentolelir pihak perusahaan yang melakukan peminjaman bendera. Sebab, perbuatan itu yang membuat proyek pembangunan asal jadi, karena uang sudah dipotong duluan oleh yang memenangkan proyek. ***

Baca juga: HUT JAM-Datun ke-31: Peran Kejaksaan dalam Pendampingan dan Pengamanan dalam Menghadapi Risiko Ekonomi Tahun 2023